Temanggung - DPRD Kabupaten Temanggung menyampaikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) pada rapat paripurna DPRD yang digelar, Rabu (8/4/2026).

Juru bicara Pansus Elynawati menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ bukanlah agenda formal tahunan, melainkan instrumen evaluasi terhadap arah kebijakan, efektivitas progam, dan kualitas tata kelola pemerintah daerah.

“kami berharap agar pembahasan LKPJ yang telah kita laksanakan ini dapat menjadi momentum penting untuk menilai secara jujur apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar berpihak kepada rakyat atau sekedar memenuhi target administratif,”

Terkait dengan beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai, Ketua DPRD Yunianto mengungkapkan bahwa meskipun selisih relatif kecil hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi progam pemerintah daerah.

“Walaupun hanya seisih 0,1 persen atau 1 sampai 2 persen, itu tetap dinyatakan tidak tercapai. Artinya, standar yang sudah ditetapkan belum terpenuhi,”

Yunianto menegaskan, capaian yang tidak memenuhi target tetap harus dianggap sebagai kegagalan indikator terlepas dari kecilnya persentase selisih. Kendati demikian, menurutnya, indikator kinerja bukan sekadar angka. Melainkan bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi yang harus dipatuhi secara konsisten. Ketidaktercapaian, sekecil apa pun, menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan program.

“Ini bukan soal besar kecilnya angka, tapi soal komitmen terhadap target yang sudah disusun sejak awal, harus ada perbaikan menyeluruh, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan,” tegasnya

Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program pembangunan selama 2025. Ia memastikan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depan.

“Kami menyadari masih ada kekurangan. Ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Agus menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Terutama dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, serta peningkatan kinerja perangkat daerah.